Jumat, 16 Oktober 2009

SATU TERSANGKA KORUPSI BANSOS DITAHAN KEJARI KERINCI


SATU TERSANGKA KORUPSI BANSOS DITAHAN KEJARI KERINCI
Kerinci HR. Setelah melalui proses yang panjang ,bahkan beberapa unsur masyarakat Kerinci yang terdiri dari berbagai ormas dan LSM sempat mengancam akan mengadakan demo ke Kejari Kerinci karena mereka menilai lambannya penangaanan kasus dugaan Korupsi dana Bansos , akhirnya pada kamis ( 15/10) lalu Kejari Kerinci menangkap dan menahan Syukur Kela Brajo ( SKB ) salah satu dari 3 orang tersangka dugaan penyalah gunaan dana Bantuan Sosial ( Bansos ) tepatnya bantuan kepada rumah ibadah yang TA 2008 yang sudah ditetapkan Kejari Kerinci .
Kejari Kerinci melalui Indra Gunawan SH Kasi Intel pada Kejaksaan tersebut mengatakan bahwa tersangka SKB yang sejak juni 2009 lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalah gunaan dana bansos tersebut pada pukul 10 .00 wib datang sendiri ke Kejaksaan untuk menjawab surat panggilan yang dibuat oleh kejaksaan. Setelah usai pemeriksaan yang berjalan sekitar 3 jam akhirnya SKB yang saat terjadi pidana menjabat sebagai Penanggung Jawab Anggaran ( PA ) APBD Kerinci langsung digelandang ke Rutan Sungai Penuh.
Indra Gunawan juga mengatakan bahwa tersangka diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dana Bansos TA 2008 yang berdasarkan hasil audit BPK RI berjumlah Rp 2 M dan saat itu SKB menjabat jadi Asisten II Sekda Kerinci juga merangkap Penanggung jawab Anggaran (PA ) APBD 2008 karena saat itu jabatan Sekda Kerinci sedang kosong . Dalam pemeriksaan tersebut pihak Kejaksaan juga menunjuk Penasihat Hukum , namun di tolak oleh tersangka dan untuk mendapingi tersangka dalam proses hokum lebih lanjut tersangka kan mencari penasihat hokum sendiri.
SKB sendiri sebelum diantar ke Rutan Sungai Penuh kepada Pers mengatakan bahwa dia akan berusaha sekooperatif mungkin dalam proses hokum selanjutnya, bahkan dian berjanji akan mengatakan semua yang dia ketahui apa adanya tampa ada yang ditutuptutupi.
“ Dalam proses hukum selanjutnya saya akan berusaha sekooperatif mungkin baik kepada penegak hokum maupun kepada rekan pers sehingga dalam kasus ini tidak ada yang ditutup-tutupi. “ jelas SKB
Selain SKB , sebelumnya dalam kasus yang sama pihak Kejari Kerinci juga sudah menetapkan dua orang tersangka lainnya dari pihak DPRD Kerinci. Namun hingga proses penangkapan SKB , belum diketahui tindakan selanjutnya dari pihak Kejari Kerinci terhadap kedua tersangka yang sudah ditetapkan tersebut serta kepada beberapa calon tersangka yang sebelumnya sempat dikatakan pihak Kejari mencapai puluhan orang.
Seperti yang telah berkali-kali diberitakan Koran ini bahwa kasus Bansos tepatnya bantuan kepada rumah ibadah di Kerinci berawal ketika Pemda Kerinci menganggarkan Dana Bansos pada APBD 2008 sebesar Rp 9,6 M dan TA 2009 berkisar Rp 6 M, namun berdasarkan audit BPK RI diketahui bahwa RP 2 M dana Bansos TA 2008 disalah gunakan oleh Pemda yang menurut beberapa sumber dipergunakan untuk menutupi dana beberapa kegiatan pemda yang tidak dianggarkan dalam APBD, seperti acara Festival Masyarakat Perduli Danau Kerinci yang dananya mencapai milyaran rupiah sementara dana yang tersedia hanya ratusan juta pada APBD , penyambutan tamu daerah serta beberapa kegiatan lainnya.
Bahkan hal ini sudah terjadi beberapa TA sejak Fauzi Siin menjabat sebagai Bupati Kerinci . Kemudian dalam rangka serah terima jabatan kepada Bupati yang baru segala uatang piutang harus tuntas maka Pemda sendiri berusaha mengalihkan dana Bansos tersebut untuk menutupi utang yang sudah diwariskan selama beberapa tahun sebelumnya. Namun karena dana masih kurang pada tanbggal 3 Maret 2009 lalu tepatnya sehari sebelum serah terima jabatan antara bupati yang lama dengan Bupati terpilih Pemda Kerinci juga sempat mencairkan dana Bansos 2009 Rp 2, 3 M dari Bank Pembangunan Jambi cabang Kerinci.
Sementara itu dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Kejari Kerinci kepada ratusan orang pengurus mesjid yang dilampirkan Pemda sebagai penerima bantuan diketahui tak satupun dari pengurus tersebut yang mengaku pernah menerima bantuan untuk rumah ibadah itu.Puri Kerinci, BS

Sabtu, 01 Agustus 2009

10 Kursi DPRD Kerinci Bakal Begeser

8 Kursi Pemilik Baru
SUNGAIENUH-Putusan MA No 15P/HUM/2009 diprediksikan bakal membuat gonjang-ganjing perolehan kursi bukan hanya di DPRD pusat saja malahan sampai ke DPRD Kabupaten dan juga berimbas pada perolehan kursi di DPRD Kerinci.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, pasal 212 ayat (3) bersisi. “ dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan suara kursi parpol peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”.
Sedangkan, dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 pasal 45 huruf b yang dipakai KPU dalam melakukan penghitungan perolehan kursi parpol yang dibatalkan MA berbunyi. “Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak memperoleh sejumlah kursi karena jumlah suara syah partai politik bersangkutan kurang dari angka BPP, maka perolehan suara sah parpol tersebut dikategorikan sebagai sisa suara parpol yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap kedua’.
Dikabarkan 10 kursi yang akan mengalami pergesaran meliputi Dapil I terjadi pergeseran antara PBB (Sulaiman = 722) ke PKPB (Ilyas Adnan = 867), di Dapil II terjadi pergeseran 2 kursi yakni PKS (Ardinal Salim = 438) dan Golkar (Saadah Ramli = 523) akan digantikan oleh Gerindra (Burhanudin = 729) dan PAN (Satmarlendan = 880). Dapil III juga terjadi pergeseran 2 kursi yakni dari PKS (Nopantri = 753) dan Demokrat (Yulius Riswandi = 852) digantikan oleh PKP (Mansursami = 1.011) dan Patriot (Armadi = 1.299), sedangkan di Dapil IV terjadi pergeseran 5 kursi dari Demokrat (Irmanto = 1.023), PDIP (Sugiono = 994, PKPB (Sabar = 995), Gerindra (Dedi Irawan = 605) dan PKS (Yarudin = 712) akan digantikan oleh PAN 2 kursi (Hermandalis = 1.172 dan Andarno = 1.496), Golkar (H Rusli = 1.434), PPIB (Darwis = 1.110) dan PPD (Lishelma = 1.423).
Lebih rinci lagi parti yang berhasil mendapatkan penambahan kursi masing-masing adalah PAN 3 Kursi (Dapil II dan Dapil IV), PPIB 1 kursi, PPD 1 kursi, Patriot 1 Kursi, Gerindra 1 kursi dan PKP 1 kursi. Sedangkan yang mengalami pergeseran 2 kursi yakni PKPB dari dapil IV ke Dapil I dan Golkar dari Dapil II ke Dapil IV.